Badan Anggaran DPR menyetujui dana desa senilai Rp9,1 triliun

Badan Anggaran DPR menyetujui dana desa senilai Rp9,1 triliun
Badan Anggaran DPR menyetujui dana desa senilai Rp9,1 triliun yang diusulkan 
pemerintah dalam RAPBN 2015, guna menjalankan UU No 6/2014 tentang Desa yang 
disahkan Desember 2013.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo 
mengatakan dana desa tahun depan merupakan realokasi dari dana pemerintah pusat 
yang berbasis desa.
Dana itu berasal dari anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp7,6 triliun dan program Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 
(PPIP) pada Kementerian Pekerjaan Umum Rp1,5 triliun.
Angka itu, lanjutnya, memang belum memenuhi amanat UU Desa, yakni 10% dari 
dan di luar transfer ke daerah, karena bersifat baseline. Adapun, transfer ke daerah 2015 
yang disetujui Banggar mencapai Rp638 triliun, naik Rp34 triliun dari usulan pemerintah 
dalam RAPBN 2015.
"Kalau nanti pemerintah baru merombak belanja, BBM dinaikkan, otomatis akan ada 
ruang fiskal cukup besar untuk mendanai program-program desa sesuai dengan visi 
misi presiden terpilih," katanya menyampaikan hasil pembahasan Panitia Kerja Belanja (Panja B) RAPBN 2015, Rabu (24/9/2014).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60/2014 tentang Dana Desa, pengalokasian dana
 setiap desa didasarkan pada jumlah penduduk (bobot 30%), luas wilayah (20%), angka
 kemiskinan (bobot 50%), serta tingkat kesulitan geografis masing-masing desa sebagai
 faktor pengali.
Penyaluran dana desa, lanjutnya, dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD 
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap penyaluran.
Tahap I dan II disalurkan pada April dan Agustus masing-masing 40%, dan tahap III sebesar 
20% pada Oktober.
Rincian alokasi dana desa per masing-masing provinsi dan kabupaten/kota akan
 dicantumkan dalam lampiran kesimpulan pembicaraan tingkat I atau pembahasan RUU 
tentang RAPBN 2015.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MATERI KULIAH BAHASA INDONESIA

1. PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, DAN TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA              Anda mungkin sering mendengar bahkan juga menggunakan istilah pembinaan dan istilah pengembangan dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Kata pembinaan tentu saja berhubungan erat dengan kegiatan membina, sedangkan kata pengembangan sangat berhubungan dengan kegiatan mengembangkan bahasa. Oleh sebab itu, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu usaha pembinaan bahasa dan usaha pengembangan bahasa.             Usaha pembinaan bahasa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak sasaran dengan berbagai cara seperti usaha penyuluhan, penataran, dan pendemonstrasian. Jika dipandang dari segi khalayak sebagai sasaran pembinaan tersebut, khalayak tersebut dapat terdiri atas berbagai golongan, baik golongan penutur asli, maupun golongan bukan penutur asli, orang yang masih bersekolah, ataupun orang yang sudah tidak bersekolah lagi, khalayak guru pada semua jenis dan
Baca selengkapnya